Evaluasi Dua Tahun Kinerja KPK

dan Implikasinya bagi Sektor Sumber Daya Alam

Tepat pada tanggal 20 Desember 2021 lalu, genap sudah dua tahun, lima Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilantik sebagai pemimpin di lembaga anti rasuah tersebut. Namun alih-alih bisa menunjukkan prestasi, baik Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron justru banyak memperlihatkan kontroversi di tengah masyarakat.

 Mulai dari rentetan pelanggaran etik, kepemimpinan yang dipenuhi gimmick politik, hingga terakhir pemberhentian paksa puluhan pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Alhasil, tak berlebihan rasanya jika menganggap bahwa pimpinan KPK saat ini telah banyak membawa kemunduran dan menjatuhkan marwah lembaga yang selama ini dianggap garda terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Tak heran jika sejumlah lembaga survei menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap KPK yang cukup drastis. read more

Pameran Poster dan Diskusi “Berani Jujur Hebat Pecat!”

Hari Lahir Pancasila, KPK Tak Sakti

Yogyakarta- Jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar acara bertajuk menolak pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui serangkaian diskusi, pentas musik, dan pameran seni.

Acara itu bagian dari protes terhadap pelantikan pegawai komisi antirasuah sebagai Aparatur Sipil Negara pada 1 Juni 2021, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Serangkaian acara berlangsung di warung teh Umran atau Wikiti di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada 1-18 Juni 2021. read more

OTT Nurdin Abdullah menambah panjang daftar praktik korupsi kepala daerah. Modus yang digunakan juga relatif sama, yaitu suap dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan jual-beli jabatan. Terus berulangnya kasus korupsi kepala daerah menunjukkan pencegahan korupsi di daerah tidak berjalan efektif. Selain itu ada persoalan sistem politik yang menyeret para kepala daerah ke dalam perilaku korupsi.

Korupsi kepala daerah tidak lepas dari faktor biaya politik yang tinggi. Pilkada langsung diwarnai politik uang, baik dalam bentuk mahar untuk parpol maupun vote buying. Modal calon kepala daerah berasal dari kantong pribadi dan lebih banyak lagi dari para cukong. Kepala daerah terpilih melakukan korupsi untuk mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan. read more

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) tahun 2020 menggambarkan kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia. IPK Indonesia mengalami penurunan 3 angka, dari 40 menjadi 37. Penurunan tiga poin tersebut menjadi catatan buruk, karena terhitung sejak 2008, tren IPK Indonesia cenderung naik “tipis-tipis”.

Penurunan IPK Indonesia menjadi gambaran bahwa ada kesalahan dalam kebijakan pemberantasan korupsi dalam kurun waktu satu tahun kebelakang. Menurut catatan PUKAT UGM, IPK Indonesia yang menurun sebenarnya telah dapat diprediksi dikarenakan berbagai fenomena yang terjadi sepanjang beberapa tahun terakhir seperti pelemahan kelembagaaan antikorupsi; regulasi dan kebijakan ekonomi yang gagal mendorong proses bisnis yang bersih; dan kemunduran situasi demokrasi dan pembentukan regulasi di Indonesia. read more

Adanya problem regulasi dalam perundang-undangan menyebabkan penghitungan kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi pada sektor-sektor tertentu menjadi belum maksimal. Hal inilah yang melatarbelakangi PUKAT FH UGM mengadakan Diseminasi dan Diskusi Publik dengan Tema “Penghitungan Kerugian Keuangan Negara” pada Selasa (8/12/2020) secara daring. Diskusi ini selain diisi oleh Tim Peneliti dari PUKAT UGM yaitu Oce Madril dan Agung Nugroho, juga turut menghadirkan beberapa akademisi seperti Prof. Dr. Bambang Hero S.,M.Agr. (Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB); Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. (Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP); Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Administrasi Negara UAJY Yogyakarta). read more

Pasca keluarnya konvensi PBB melawan korupsi atau dikenal dengan UNCAC, paradigma pemberantasan korupsi kini mulai berubah bukan lagi penjeraan  individu melainkan pada pengembalian aset-aset/kerugian negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (PJKAKI KPK) dalam sambutannya pada acara Diskusi dan Diseminasi Publik dengan tema “Studi Valuasi Aset Negara dan Penghitungan Kerugian Negara”. Diskusi ini selain untuk memaparkan hasil penelitian dari Tim Riset PUKAT FH UGM yang bekerjasama dengan KPK, juga untuk memberikan pemahaman publik mengenai pentingnya progresifitas hukum dalam menangani pengembalian aset pada kasus korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Oce Madril, Direktur PUKAT UGM yang mengatakan bahwa Indonesia tertinggal jauh dengan negara lain terutama terkait korupsi yang merugikan aset negara. “Pendekatan harus semakin progresif, aspek-aspek regulasi harus diperhatikan dan melihat hal-hal kedepannya”, paparnya. read more

Sabtu, (28/11) Pukat UGM menggelar bedah buku dengan tajuk “Menjerat Korupsi Korporas” Analisis Regulasi dan Studi Kasus. Diskusi yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom dan disiarkan langsung melalui channel Youtube PUKAT UGM turut dihadiri para penulis buku yaitu Dr. Oce Madril, dan Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M. serta para penanggap Yunus Husein (Ketua PPATK Periode 2002-2011) dan Laode M. Syarif (Pimpinan KPK periode 2015-2019. Diskusi dipandu oleh Dika Putri Vindi (Asisten Peneliti Pukat FH UGM). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Anti Korupsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember. read more

Pemerintah dalam salah satu argumentasinya menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi, terutama pada aspek yang berkaitan dengan penyederhanaan prosedur perizinan usaha. Lebih lanjut, Pemerintah mengatakan bahwa selama ini izin usaha berbelit-belit, sangat panjang prosedurnya, dan penuh dengan praktek pungutan liar dan setoran ilegal. Dengan mengatur prosedur secara lebih sederhana, diharapkan berbagai titik rawan pungutan liar dan setoran ilegal untuk mempercepat keluarnya izin dapat dihilangkan. read more

Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR. Selama ini, proses pembentukan RUU Cipta Kerja berlangsung cepat, tertutup, dan minim partisipasi publik. DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah kondisi masyarakat yang tengah berjuang di tengah pandemi Covid-19.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja memiliki kecacatan baik secara formil maupun materiil. PUKAT UGM telah mengkaji RUU Cipta Kerja dilihat dari kaca mata isu korupsi, pemerintahan, dan kaidah formil pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut catatan PUKAT UGM terhadap RUU Cipta Kerja: read more

Pada Senin, 21 September 2020, PUKAT FH UGM menggelar diskusi edisi spesial dengan tema Refleksi 1 Tahun Revisi UU KPK: Mati (Suri)nya Pemberantasan Korupsi. Diskusi ini diselenggarakan daring via aplikasi zoom dan disiarkan langsung melalui channel Youtube PUKAT UGM. Narasumber diskusi ini adalah Oce Madril (Ketua Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM), Asfinawati (Ketua YLBHI), Busyro Muqoddas (Pimpinan KPK 2011-2014), Zainal A. Mochtar (Dosen FH UGM), dan Alissa Wahid (Koordinator Gusdurian). Diskusi PUKAT Edisi Spesial ini diselenggarakan dalam rangka satu tahun revisi UU KPK, mencakup refleksi serta harapannya agar ke depannya KPK tetap dapat bekerja optimal. read more