Peraturan

  • 22 May 2015, 15.35
  • Oleh:
  • 0

Undang-Undang

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
  15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003
  16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
  17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  18. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
  19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime
  20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
  21. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  22. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
  24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
  25. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
  26. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

 

Peraturan Pemerintah

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK

Peraturan Presiden

  1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
  2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2006 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Keputusan Presiden

  1. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Instruksi Presiden

  1. Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  3. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011

Peraturan Menteri

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  4. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-01 PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi Kementrian Hukum Dan HAM

Keputusan Jaksa Agung

  1. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-102-JA-05-2000 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi