{"id":3658,"date":"2015-05-22T15:35:36","date_gmt":"2015-05-22T08:35:36","guid":{"rendered":"https:\/\/pukatkorupsi.ugm.ac.id\/?page_id=3658"},"modified":"2019-06-19T09:01:02","modified_gmt":"2019-06-19T02:01:02","slug":"peraturan-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/pukatkorupsi.ugm.ac.id\/?page_id=3658","title":{"rendered":"Peraturan"},"content":{"rendered":"

Undang-Undang<\/h4>\n
    \n
  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap<\/a><\/li>\n
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana<\/a><\/li>\n
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan<\/a><\/li>\n
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan<\/a><\/li>\n
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme<\/a><\/li>\n
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi<\/a><\/li>\n
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<\/a><\/li>\n
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia<\/a><\/li>\n
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<\/a><\/li>\n
  10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<\/a><\/li>\n
  11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi<\/a><\/li>\n
  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang<\/a><\/li>\n
  13. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia<\/a><\/li>\n
  14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana<\/a><\/li>\n
  15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003<\/a><\/li>\n
  16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan<\/a><\/li>\n
  17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan<\/a><\/li>\n
  18. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik<\/a><\/li>\n
  19. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Transnational Organized Crime<\/a><\/li>\n
  20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik<\/a><\/li>\n
  21. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<\/a><\/li>\n
  22. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman<\/a><\/li>\n
  23. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi<\/a><\/li>\n
  24. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<\/a><\/li>\n
  25. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian<\/a><\/li>\n
  26. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    Peraturan Pemerintah<\/h4>\n
      \n
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<\/a><\/li>\n
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang<\/a><\/li>\n
    3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi<\/a><\/li>\n
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah<\/a><\/li>\n
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi<\/a><\/li>\n
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah<\/a><\/li>\n
    7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

      <\/h4>\n

      Peraturan Presiden<\/h4>\n
        \n
      1. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<\/a><\/li>\n
      2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2006 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<\/a><\/li>\n
      3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah<\/a><\/li>\n
      4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

        <\/h4>\n

        Keputusan Presiden<\/h4>\n
          \n
        1. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

          <\/h4>\n

          Instruksi Presiden<\/h4>\n
            \n
          1. Instruksi Presiden Nomor 30 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme<\/a><\/li>\n
          2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi<\/a><\/li>\n
          3. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

            <\/h4>\n

            Peraturan Menteri<\/h4>\n
              \n
            1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik<\/a><\/li>\n
            2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014<\/a><\/li>\n
            3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah<\/a><\/li>\n
            4. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-01 PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi Kementrian Hukum Dan HAM<\/a><\/li>\n<\/ol>\n

              <\/h4>\n

              Keputusan Jaksa Agung<\/h4>\n
                \n
              1. Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-102-JA-05-2000 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<\/a><\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor […]<\/p>\n","protected":false},"author":147,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-3658","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pukatkorupsi.ugm.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pukatkorupsi.ugm.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/pukatkorupsi.ugm.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pukatkorupsi.ugm.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/147"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pukatkorupsi.ugm.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=3658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pukatkorupsi.ugm.ac.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/3658\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pukatkorupsi.ugm.ac.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=3658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}